New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia

New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

Indonesia adopts democracy, which implies that sovereignty is vested inside the folks and applied pursuant to a rule of law. The basic rule of law is represented while in the Indonesian constitution, i.e., the Principle Guidelines of 1945 (“1945 Constitution”). It divides the facility horizontally by creating a separation of powers into equivalent features of condition institutions, which Manage each other according to checks, and balances method. These features, Despite the fact that not strictly so, are generally ascribed to government, legislative, and judicative electric power, which suggested the adoption, by Indonesia of trias politica. The executive electrical power is held through the President and Vice President, which can be elected immediately via the individuals in a very common election each individual 5 years. The President is the two The pinnacle of state and The top of government. The President may appoint ministers heading departments or ministries as his aides in the government. The legislative electrical power is held by your home of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat – “DPR”) and the Senate (Dewan Perwakilan Daerah – “DPD”) whose associates are decided on by typical elections each five years, which also hold equal place toward other state institutions. DPR’s ability extends further than the slim interpretation of legislating or lawmaking. In addition, it holds the budgeting authority and the greater crucial function of representing the folks in supervising The manager ability. This can be exemplified by the appropriate to carry out interpellation, i.e., questioning the executive on an factor of presidency plan plus the necessity that the President really should get its acceptance in entering into Global treaties that substantially affects the people today’s livelihood and also to declare war. To complement DPR’s supervisory job, an unbiased audit company called the Economic Audit Company (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) using an authority Obviously represented by its identify, is fashioned. DPD, Indonesia’s Edition from the senate, performing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to getting ready bills and earning tips (devoid of voting or legislative electricity to enact them) connected with problems with regional autonomy, romantic relationship and financial balances between central and regional ability, development, enlargement, and merger of regions, administration of natural as well as other financial assets.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Perbedaan terutama terletak pada asal-usul istilah dan konteks sejarah di mana mereka muncul. Intelijen cenderung lebih modern dan luas dalam cakupannya, sementara Telik Sandi adalah istilah historis dalam konteks kerajaan.

Era orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror intelijen indonesia untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupungagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dannorma yang berlaku di dalam masyarakat.Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah.

Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya

. At just about every volume of civilian govt, there is a armed service ingredient A part of a forum known as the Musyawarah Pimpinan Daerah

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.